Dalam proyek konstruksi besar, pelaksanaan pekerjaan bore pile tidak hanya memerlukan keahlian teknis, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu aspek penting yang sering diabaikan adalah izin bore pile, baik untuk proyek pemerintah maupun swasta.
Artikel ini membahas perizinan yang diperlukan untuk pekerjaan pondasi bore pile di Indonesia, termasuk jenis dokumen, lembaga yang terlibat, serta siapa yang bertanggung jawab dalam prosesnya.
Apakah Pekerjaan Bore Pile Wajib Izin?
Secara umum, bore pile termasuk dalam pekerjaan fondasi dalam yang masuk kategori konstruksi struktur bawah tanah, dan wajib dilaporkan dalam proses pengurusan IMB atau PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021.
Selain itu, untuk proyek skala besar (seperti flyover, MRT, gedung pemerintahan, atau fasilitas publik), izin bore pile bisa menjadi bagian dari dokumen teknis yang wajib diverifikasi oleh konsultan perencana dan dinas teknis terkait.
Jenis Izin dan Dokumen Pendukung
Berikut beberapa dokumen umum yang dibutuhkan:
- Gambar rencana bore pile
- Hasil uji tanah (soil investigation)
- Analisa perhitungan struktur bawah tanah
- Metode pelaksanaan pekerjaan bore pile
- Surat tanggung jawab dari kontraktor
Selain itu, proyek di wilayah tertentu seperti Jakarta atau kawasan industri mungkin memerlukan dokumen tambahan seperti UKL-UPL (untuk dampak lingkungan) dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
Siapa yang Mengurus Izin?
Pengurusan izin bore pile biasanya menjadi tanggung jawab pihak pemilik proyek melalui konsultan perencana dan kontraktor utama. Namun, kontraktor spesialis bore pile seperti WebePiles juga dapat membantu menyiapkan dokumen teknis seperti metode kerja, gambar rencana, dan data pelaksanaan untuk dilampirkan.
Di proyek Underpass Kartini, tim teknis WebePiles terlibat dalam penyusunan dokumen metode pelaksanaan dan data pengujian untuk mendukung proses legalisasi pekerjaan pondasi.
Apa Risikonya Jika Tidak Berizin?
Pekerjaan bore pile yang dilakukan tanpa izin atau tanpa laporan struktur dapat dikenai sanksi administratif, termasuk:
- Penghentian sementara kegiatan proyek
- Kewajiban pembongkaran atau perbaikan struktur
- Penolakan sertifikat laik fungsi (SLF)
Oleh karena itu, penting memastikan bahwa semua pekerjaan pondasi terdokumentasi dan dilaporkan sejak awal proyek.
Rekomendasi Praktis untuk Pemilik Proyek
- Diskusikan perizinan pondasi sejak tahap perencanaan awal.
- Pastikan semua dokumen bore pile tersedia dan terintegrasi dalam pengajuan PBG.
- Gunakan jasa kontraktor yang memahami regulasi teknis dan administrasi.
Selain memenuhi hukum, izin yang lengkap juga memberikan jaminan legalitas dan akuntabilitas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek.
Konsultasi Teknis dan Dokumen Bore Pile
WebePiles tidak hanya menyediakan layanan pelaksanaan bore pile, tetapi juga mendampingi klien dalam penyusunan dokumen pelengkap perizinan dan pelaporan proyek.
📲 Ingin berdiskusi lebih lanjut?
👉 Hubungi tim WebePiles via WhatsApp
